DPRD Puji Bupati Pangandaran Pangkas Utang Rp134 M,Mahasiswa: Ini Bukan Prestasi, Tapi Ilusi!Pangandaran - DPRD Kabupaten Pangandaran mengklaim adanya kemajuan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Utang daerah

Toraja Utara, 12 Juni 2025 — Usai kebocoran data lebih dari 8.000 siswa dari Program Indonesia Pintar (PIP), Polres Toraja Utara kini tengah memburu anggota dari jaringan siber misterius LEVIATHAN. Jaringan ini

Sah DPW GENINUSA NTB Tetapkan Ahamd Ziadi S.IP Sebagai Dewan Pembina Perkuat Santripreneur Nusa Tenggara Barat. Keputusan ini diambil dalam Momentum silaturahmi pengurus yang digelar pada Selasa 20 mei

Jakarta, 20 Mei 2025 — Public Corruption Watch (PCW) mendesak pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk meninjau ulang pelantikan Irjen Pol. Drs. H. Muhammad Iqbal, S.I.K., M.H. sebagai

Wahyu Al Fajri: Jabatan Strategis Tak Boleh Diisi Mantan Aktivis Anti-Pancasila.Terkait dengan pencalonan mantan Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), saya memandang ini sebagai alarm

"Publick Sphere" Habermars Dan Konsep "Carceral - Liberalisme" Michel Foucault"Habermas mencoba meluruskan proyek modernitas dengan menguji dasar-dasar konsensus sosial melalui gagasan public sphere. Habermas

Makassar (Sabtu, 23/11/2024), KPU Sulsel menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Ketua

Debat kedua Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan yang digelar pada Minggu (10/11/2024) siang ini. Dua pasangan calon menyiapkan berbagai data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tema ekonomi, infrastruktur, serta

Mengenai persyaratan formil ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 (UU Pilkada).Pasal 158 UU 10/2016 akan diberlakukan setelah

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) adalah sengketa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. SKLN merupakan kewenangan konstitusional yang bertujuan menegakkan ketentuan