DPRD Puji Bupati Pangandaran Pangkas Utang Rp134 M,Mahasiswa: Ini Bukan Prestasi, Tapi Ilusi! Pangandaran - DPRD Kabupaten Pangandaran mengklaim adanya kemajuan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Utang daerah

Jakarta, 20 Mei 2025 — Public Corruption Watch (PCW) mendesak pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk meninjau ulang pelantikan Irjen Pol. Drs. H. Muhammad Iqbal, S.I.K., M.H. sebagai

Makassar (Sabtu, 23/11/2024), KPU Sulsel menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Ketua

MAKASSAR - Indosat ikut membantu menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 khususnya di Sulawesi Selatan.Indosat akan mensupport KPU Sulawesi Selatan dengan menyumbang 7800 pcs kartu data

Debat kedua Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan yang digelar pada Minggu (10/11/2024) siang ini. Dua pasangan calon menyiapkan berbagai data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tema ekonomi, infrastruktur, serta

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) adalah sengketa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. SKLN merupakan kewenangan konstitusional yang bertujuan menegakkan ketentuan

Debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan berlangsung pada 28 Oktober 2024, dengan topik utama "kesejahteraan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan publik". Dalam debat ini, para calon gubernur

Bertepatan dengan memperingati Hari Sumpah pemuda 28 Oktober 2024 akan digelar Debat pertama untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan di mana dua pasangan calon bersaing untuk memaparkan visi dan program

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024-2029 dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden ke-8, sementara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden ke-14.

Beberapa hari ini Sejumlah daerah di Indonesia mengadakan unjuk rasa untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Para demonstran mengungkapkan kekhawatiran bahwa perubahan