DPRD Puji Bupati Pangandaran Pangkas Utang Rp134 M,

Mahasiswa: Ini Bukan Prestasi, Tapi Ilusi!

Pangandaran - DPRD Kabupaten Pangandaran mengklaim adanya kemajuan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Utang daerah yang sebelumnya tercatat sebesar Rp411 miliar dikabarkan telah menyusut tajam menjadi Rp277 miliar. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh anggota DPRD Pangandaran, Iwan M. Ridwan, sebagaimana dikutip oleh Djayantara-News.com.

"Kami mengapresiasi kinerja Bupati yang berhasil memangkas utang lebih dari Rp134 miliar," kata Iwan.

"Namun jika terjadi kesalahan dan kekeliruan, itu bukan sepenuhnya salah Bupati. DPRD juga punya fungsi pengawasan dan penganggaran," lanjutnya.

Pernyataan tersebut menuai reaksi tajam dari kalangan mahasiswa. Ketua Sema STITNU Al Farabi Pangandaran, Syadad Nabil Mudzafar, menilai klaim tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar alih-alih kebanggaan.

“Utang ratusan miliar turun drastis hanya dalam lima bulan masa kerja bupati baru? Sementara PAD Pangandaran per tahun hanya sekitar Rp130 miliar. Secara logika fiskal, itu mustahil tanpa intervensi besar atau akrobat keuangan,” ucap Syadad, Kamis (12/6/2025).

Mahasiswa Bongkar Ketidaksesuaian Data dan Logika

Syadad menyebut pernyataan DPRD terlalu prematur dan justru mencurigakan. Alih-alih menjadi pengawas, DPRD terkesan membentuk opini publik demi membela citra kepala daerah yang baru menjabat.

"Ini seperti menurunkan pahlawan kesiangan dari langit politik. Tiba-tiba muncul, memuji, tapi lupa kalau rakyat butuh penjelasan, bukan selebrasi," tambah Syadad.

4 Pertanyaan Kunci dari Mahasiswa untuk Pemkab Pangandaran:

1. Dari mana sumber dana pemangkasan utang Rp134 miliar dalam waktu singkat?

2. Apakah ada pinjaman baru yang belum diumumkan?

3. Apakah terjadi pengalihan atau pemangkasan pos anggaran lain, termasuk sektor publik penting?

4. Mengapa tidak ada transparansi dan laporan resmi yang bisa diakses masyarakat umum?

Syadad menegaskan bahwa mereka hadir bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan untuk mendorong transparansi dan kejujuran dalam pemerintahan yang kerap menutupi masalah struktural.

“Selama ini publik hanya disuguhkan narasi seolah semua baik-baik saja, padahal kita tahu ada penyakit kronis dalam birokrasi dan relasi kekuasaan,” kata Syadad.

Desakan untuk Audit dan Keterbukaan Penuh

Syadad juga mendesak dilakukan audit independen terhadap pengelolaan utang dan realisasi APBD. Mereka menuntut agar publik tidak hanya diberi angka, tapi juga narasi dan data lengkap tentang bagaimana angka-angka itu terbentuk.

"Kalau DPRD mengakui kesalahan juga bisa berasal dari mereka, lalu mengapa tidak ada evaluasi terbuka? Kenapa bukan mereka yang pertama kali mendorong audit publik?" tegas Syadad.